Valid Atau Tidaknya Npwp, Begini Cara Mengetahuinya
Status NPWP NE Valid Artinya adalah sebuah status yang diberikan kepada wajib pajak yang telah melakukan validasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Status NPWP NE Valid memiliki beberapa manfaat, antara lain:
- Dapat digunakan untuk melakukan transaksi perpajakan, seperti pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan pembayaran pajak.
- Dapat digunakan untuk mengakses layanan perpajakan online, seperti e-Filing dan e-Billing.
- Dapat digunakan untuk mendapatkan fasilitas perpajakan, seperti restitusi pajak dan pengurangan pajak.
Untuk mendapatkan status NPWP NE Valid, wajib pajak perlu melakukan validasi NPWP melalui beberapa cara, antara lain:
- Melalui situs web DJP Online.
- Melalui aplikasi mobile DJP.
- Melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.
Setelah melakukan validasi, wajib pajak akan mendapatkan Surat Keterangan Status NPWP NE Valid yang dapat digunakan sebagai bukti bahwa NPWP telah divalidasi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh DJP.
Status NPWP NE Valid Artinya
Status NPWP NE Valid memiliki beberapa aspek penting yang perlu dipahami, antara lain:
- Definisi: Status yang diberikan kepada wajib pajak yang telah melakukan validasi NPWP dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh DJP.
- Manfaat: Dapat digunakan untuk transaksi perpajakan, mengakses layanan perpajakan online, dan mendapatkan fasilitas perpajakan.
- Cara Mendapatkan: Melalui situs web DJP Online, aplikasi mobile DJP, atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.
- Bukti Status: Surat Keterangan Status NPWP NE Valid yang diterbitkan oleh DJP.
- Kewajiban: Wajib pajak yang telah memiliki NPWP wajib melakukan validasi untuk mendapatkan status NE Valid.
- Konsekuensi: Jika tidak melakukan validasi, NPWP akan berstatus Tidak Valid dan tidak dapat digunakan untuk transaksi perpajakan.
- Dampak: Dapat mempengaruhi kelancaran dalam melakukan kewajiban perpajakan dan mendapatkan hak-hak perpajakan.
- Peran: Membantu DJP dalam mengelola data wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan perpajakan.
Dengan memahami aspek-aspek penting dari Status NPWP NE Valid ini, wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan mendapatkan hak-hak perpajakan yang sesuai.
Definisi: Status yang diberikan kepada wajib pajak yang telah melakukan validasi NPWP dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh DJP.
Definisi ini merupakan inti dari pemahaman tentang "Status NPWP NE Valid Artinya". Validasi NPWP adalah proses pengecekan dan pemutakhiran data wajib pajak oleh DJP. Dengan melakukan validasi, DJP dapat memastikan bahwa data wajib pajak yang tercatat sudah benar dan sesuai dengan kondisi terkini.
Wajib pajak yang telah melakukan validasi NPWP dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh DJP akan diberikan status NPWP NE Valid. Status ini menunjukkan bahwa NPWP wajib pajak tersebut telah terdaftar secara resmi di DJP dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan perpajakan, seperti pelaporan SPT Tahunan, pembayaran pajak, dan pengajuan restitusi pajak.
Secara praktis, memahami definisi ini sangat penting karena memberikan dasar bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Dengan memiliki NPWP yang valid, wajib pajak dapat terhindar dari sanksi perpajakan dan dapat menikmati hak-haknya sebagai wajib pajak, seperti mendapatkan fasilitas perpajakan dan mengajukan keberatan atas ketetapan pajak.
Manfaat: Dapat digunakan untuk transaksi perpajakan, mengakses layanan perpajakan online, dan mendapatkan fasilitas perpajakan.
Status NPWP NE Valid memiliki beberapa manfaat penting yang berkaitan dengan kemudahan dan kelancaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Manfaat-manfaat tersebut antara lain:
- Transaksi Perpajakan
Dengan memiliki NPWP yang valid, wajib pajak dapat melakukan berbagai transaksi perpajakan dengan lebih mudah dan cepat. Misalnya, wajib pajak dapat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, membayar pajak, dan mengajukan restitusi pajak secara online melalui layanan e-Filing. Selain itu, NPWP yang valid juga diperlukan untuk melakukan transaksi perpajakan secara manual di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- Akses Layanan Perpajakan Online
Wajib pajak yang memiliki NPWP NE Valid dapat mengakses berbagai layanan perpajakan online yang disediakan oleh DJP. Layanan-layanan tersebut antara lain e-Filing, e-Billing, dan e-SPT. Dengan memanfaatkan layanan perpajakan online, wajib pajak dapat menghemat waktu dan biaya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- Fasilitas Perpajakan
NPWP NE Valid juga memberikan akses kepada wajib pajak untuk mendapatkan berbagai fasilitas perpajakan. Fasilitas-fasilitas tersebut antara lain restitusi pajak, pengurangan pajak, dan keringanan pajak. Dengan memanfaatkan fasilitas perpajakan, wajib pajak dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan.
Dengan demikian, memiliki NPWP NE Valid sangat penting bagi wajib pajak karena memberikan berbagai manfaat dan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan memanfaatkan manfaat-manfaat tersebut, wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan dan berkontribusi dalam pembangunan negara.
Cara Mendapatkan: Melalui situs web DJP Online, aplikasi mobile DJP, atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.
Cara mendapatkan Status NPWP NE Valid sangat erat kaitannya dengan proses validasi NPWP yang dilakukan oleh wajib pajak. Validasi NPWP adalah proses pengecekan dan pemutakhiran data wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dengan melakukan validasi, DJP dapat memastikan bahwa data wajib pajak yang tercatat sudah benar dan sesuai dengan kondisi terkini.
- Jalur-jalur Validasi
Untuk mendapatkan Status NPWP NE Valid, wajib pajak dapat melakukan validasi melalui tiga jalur, yaitu melalui situs web DJP Online, aplikasi mobile DJP, atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.
Setiap jalur validasi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Validasi melalui situs web DJP Online dan aplikasi mobile DJP dapat dilakukan secara online sehingga lebih praktis dan efisien. Sementara itu, validasi melalui KPP mengharuskan wajib pajak untuk datang langsung ke kantor pajak, namun dapat memberikan asistensi langsung dari petugas pajak. - Dokumen yang Diperlukan
Dalam proses validasi NPWP, wajib pajak perlu menyiapkan beberapa dokumen pendukung, seperti kartu identitas (KTP atau paspor), NPWP asli, dan dokumen pendukung lainnya yang sesuai dengan jenis wajib pajak (misalnya, akta pendirian untuk badan usaha).
- Prosedur Validasi
Prosedur validasi NPWP melalui situs web DJP Online dan aplikasi mobile DJP dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah yang tertera pada masing-masing platform. Sementara itu, untuk validasi melalui KPP, wajib pajak dapat langsung datang ke kantor pajak terdekat dan meminta asistensi petugas pajak.
- Waktu Penyelesaian
Waktu yang dibutuhkan untuk proses validasi NPWP bervariasi tergantung pada jalur validasi yang dipilih. Validasi melalui situs web DJP Online dan aplikasi mobile DJP umumnya dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan validasi melalui KPP.
Dengan memahami cara mendapatkan Status NPWP NE Valid, wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan terhindar dari sanksi perpajakan. Selain itu, NPWP yang valid juga memberikan akses kepada wajib pajak untuk mendapatkan berbagai manfaat dan fasilitas perpajakan.
Bukti Status: Surat Keterangan Status NPWP NE Valid yang diterbitkan oleh DJP.
Surat Keterangan Status NPWP NE Valid yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki kaitan erat dengan "Status NPWP NE Valid Artinya". Surat keterangan ini berfungsi sebagai bukti resmi bahwa wajib pajak telah melakukan validasi NPWP dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh DJP.
- Fungsi Surat Keterangan
Surat Keterangan Status NPWP NE Valid memiliki beberapa fungsi, antara lain:
- Sebagai bukti bahwa NPWP wajib pajak telah tervalidasi dan memenuhi persyaratan.
- Sebagai dasar untuk melakukan transaksi perpajakan, seperti pelaporan SPT Tahunan, pembayaran pajak, dan pengajuan restitusi pajak.
- Sebagai syarat untuk mengakses layanan perpajakan online, seperti e-Filing dan e-Billing.
- Cara Mendapatkan Surat Keterangan
Wajib pajak dapat memperoleh Surat Keterangan Status NPWP NE Valid dengan cara:
- Melalui situs web DJP Online.
- Melalui aplikasi mobile DJP.
- Melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.
- Masa Berlaku Surat Keterangan
Surat Keterangan Status NPWP NE Valid mempunyai masa berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- Pentingnya Memiliki Surat Keterangan
Memiliki Surat Keterangan Status NPWP NE Valid sangat penting bagi wajib pajak karena memberikan beberapa keuntungan, antara lain:
- Memudahkan wajib pajak dalam melakukan transaksi perpajakan.
- Memberikan akses kepada wajib pajak untuk memanfaatkan layanan perpajakan online.
- Menghindarkan wajib pajak dari sanksi perpajakan akibat NPWP yang tidak valid.
Dengan memahami hubungan antara " Bukti Status: Surat Keterangan Status NPWP NE Valid yang diterbitkan oleh DJP." dan "Status NPWP NE Valid Artinya", wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan memperoleh manfaat yang optimal dari status NPWP yang valid.
Kewajiban: Wajib pajak yang telah memiliki NPWP wajib melakukan validasi untuk mendapatkan status NE Valid.
Kewajiban melakukan validasi NPWP merupakan salah satu aspek penting yang berkaitan erat dengan "Status NPWP NE Valid Artinya". Validasi NPWP adalah proses pengecekan dan pemutakhiran data wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memastikan bahwa data wajib pajak yang tercatat sudah benar dan sesuai dengan kondisi terkini.
Wajib pajak yang telah memiliki NPWP diwajibkan untuk melakukan validasi NPWP karena beberapa alasan, antara lain:
- Memastikan bahwa data wajib pajak yang tercatat pada DJP adalah benar dan akurat.
- Memperbarui data wajib pajak yang mungkin telah berubah, seperti alamat, nomor telepon, atau jenis usaha.
- Menghindari sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang memiliki NPWP namun tidak valid.
- Dapat digunakan untuk melakukan transaksi perpajakan, seperti pelaporan SPT Tahunan, pembayaran pajak, dan pengajuan restitusi pajak.
- Dapat digunakan untuk mengakses layanan perpajakan online, seperti e-Filing dan e-Billing.
- Dapat digunakan untuk mendapatkan fasilitas perpajakan, seperti restitusi pajak dan pengurangan pajak.
Konsekuensi: Jika tidak melakukan validasi, NPWP akan berstatus Tidak Valid dan tidak dapat digunakan untuk transaksi perpajakan.
Konsekuensi ini memiliki kaitan erat dengan "Status NPWP NE Valid Artinya". Validasi NPWP adalah proses pengecekan dan pemutakhiran data wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memastikan bahwa data wajib pajak yang tercatat sudah benar dan sesuai dengan kondisi terkini.
Jika wajib pajak tidak melakukan validasi NPWP, maka NPWP wajib pajak akan berstatus Tidak Valid. NPWP dengan status Tidak Valid tidak dapat digunakan untuk melakukan transaksi perpajakan, seperti pelaporan SPT Tahunan, pembayaran pajak, dan pengajuan restitusi pajak. Hal ini dapat menyebabkan sanksi perpajakan bagi wajib pajak.
Selain itu, NPWP dengan status Tidak Valid juga tidak dapat digunakan untuk mengakses layanan perpajakan online, seperti e-Filing dan e-Billing. Hal ini mempersulit wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan mudah dan efisien.
Oleh karena itu, memahami hubungan antara " Konsekuensi: Jika tidak melakukan validasi, NPWP akan berstatus Tidak Valid dan tidak dapat digunakan untuk transaksi perpajakan." dan "Status NPWP NE Valid Artinya" sangat penting bagi wajib pajak. Dengan melakukan validasi NPWP, wajib pajak dapat memperoleh Status NPWP NE Valid dan terhindar dari sanksi perpajakan serta dapat menikmati berbagai manfaat dan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Dampak: Dapat mempengaruhi kelancaran dalam melakukan kewajiban perpajakan dan mendapatkan hak-hak perpajakan.
Status NPWP NE Valid memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelancaran dalam melakukan kewajiban perpajakan dan mendapatkan hak-hak perpajakan. Berikut adalah beberapa dampak yang dapat timbul:
- Kelancaran Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan
NPWP NE Valid menjadi syarat utama untuk dapat melakukan berbagai kewajiban perpajakan, seperti pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, pembayaran pajak, dan pengajuan restitusi pajak. Jika NPWP tidak valid, wajib pajak akan kesulitan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, yang dapat berujung pada sanksi perpajakan.
- Akses Layanan Perpajakan Online
NPWP NE Valid juga diperlukan untuk mengakses layanan perpajakan online, seperti e-Filing dan e-Billing. Layanan ini memberikan kemudahan dan efisiensi bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tanpa NPWP yang valid, wajib pajak tidak dapat memanfaatkan layanan tersebut.
- Hak-Hak Perpajakan
NPWP NE Valid merupakan dasar untuk mendapatkan hak-hak perpajakan, seperti restitusi pajak, pengurangan pajak, dan fasilitas perpajakan lainnya. Jika NPWP tidak valid, wajib pajak tidak dapat menikmati hak-hak tersebut.
- Sanksi Perpajakan
Wajib pajak yang tidak memiliki NPWP NE Valid dapat dikenakan sanksi perpajakan, seperti denda atau kenaikan tarif pajak. Sanksi ini dapat memberatkan wajib pajak dan menghambat kelancaran usahanya.
Dengan demikian, memiliki NPWP NE Valid sangat penting untuk memastikan kelancaran dalam melakukan kewajiban perpajakan dan mendapatkan hak-hak perpajakan. Wajib pajak harus melakukan validasi NPWP secara berkala untuk memastikan bahwa NPWP-nya tetap valid dan dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.
Peran: Membantu DJP dalam mengelola data wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan perpajakan.
Status NPWP NE Valid erat kaitannya dengan peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengelola data wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan perpajakan. Validasi NPWP merupakan proses pengecekan dan pemutakhiran data wajib pajak yang dilakukan oleh DJP untuk memastikan bahwa data yang tercatat sudah benar dan sesuai dengan kondisi terkini.
Dengan melakukan validasi NPWP, DJP dapat memperoleh data wajib pajak yang lebih akurat dan terkini. Data ini sangat penting untuk berbagai keperluan, di antaranya:
- Memastikan bahwa wajib pajak terdaftar secara resmi dan memiliki kewajiban perpajakan.
- Melakukan pengawasan dan penegakan hukum perpajakan secara efektif.
- Mengembangkan kebijakan dan program perpajakan yang tepat sasaran.
Selain itu, validasi NPWP juga berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Wajib pajak yang memiliki NPWP NE Valid lebih cenderung untuk melaporkan SPT Tahunan, membayar pajak tepat waktu, dan mengikuti peraturan perpajakan lainnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
- Wajib pajak merasa lebih yakin dan terjamin karena data mereka telah terverifikasi oleh DJP.
- Validasi NPWP menjadi salah satu syarat untuk mengakses layanan perpajakan online, seperti e-Filing dan e-Billing, yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- DJP dapat memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak melakukan validasi NPWP, sehingga mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.
Dengan demikian, Status NPWP NE Valid memiliki peran yang signifikan dalam membantu DJP mengelola data wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan perpajakan. Hal ini pada akhirnya berdampak positif pada penerimaan negara dan terwujudnya sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien.
Tanya Jawab Umum tentang Status NPWP NE Valid
Berikut adalah beberapa pertanyaan umum dan jawabannya tentang Status NPWP NE Valid:
Pertanyaan 1: Apa yang dimaksud dengan Status NPWP NE Valid?
Jawaban: Status NPWP NE Valid adalah status yang diberikan kepada wajib pajak yang telah melakukan validasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Pertanyaan 2: Apa saja manfaat dari memiliki Status NPWP NE Valid?
Jawaban: Manfaat dari memiliki Status NPWP NE Valid antara lain dapat digunakan untuk melakukan transaksi perpajakan, mengakses layanan perpajakan online, dan mendapatkan fasilitas perpajakan.
Pertanyaan 3: Bagaimana cara mendapatkan Status NPWP NE Valid?
Jawaban: Wajib pajak dapat memperoleh Status NPWP NE Valid dengan melakukan validasi NPWP melalui situs web DJP Online, aplikasi mobile DJP, atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.
Pertanyaan 4: Apa dokumen yang diperlukan untuk melakukan validasi NPWP?
Jawaban: Dokumen yang diperlukan untuk melakukan validasi NPWP antara lain kartu identitas (KTP atau paspor), NPWP asli, dan dokumen pendukung lainnya yang sesuai dengan jenis wajib pajak (misalnya, akta pendirian untuk badan usaha).
Pertanyaan 5: Apakah terdapat jangka waktu tertentu untuk validasi NPWP?
Jawaban: Status NPWP NE Valid memiliki masa berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.
Pertanyaan 6: Apa konsekuensi jika tidak melakukan validasi NPWP?
Jawaban: Jika tidak melakukan validasi NPWP, NPWP wajib pajak akan berstatus Tidak Valid dan tidak dapat digunakan untuk transaksi perpajakan, sehingga dapat dikenakan sanksi perpajakan.
Dengan memahami tanya jawab umum ini, wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan terhindar dari sanksi perpajakan.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs web Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di www.pajak.go.id atau hubungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.
Tips Memahami Status NPWP NE Valid Bagi Wajib Pajak
Status NPWP NE Valid merupakan hal penting yang perlu dipahami dan dipenuhi oleh wajib pajak. Berikut adalah beberapa tips untuk memahami Status NPWP NE Valid:
Tip 1: Pahami Definisi dan Manfaat
Wajib pajak perlu memahami definisi Status NPWP NE Valid, yaitu status yang diberikan kepada wajib pajak yang telah melakukan validasi NPWP dan memenuhi persyaratan tertentu. Dengan memiliki Status NPWP NE Valid, wajib pajak dapat menikmati berbagai manfaat, seperti dapat melakukan transaksi perpajakan, mengakses layanan perpajakan online, dan mendapatkan fasilitas perpajakan.
Tip 2: Ketahui Cara Mendapatkan
Untuk mendapatkan Status NPWP NE Valid, wajib pajak dapat melakukan validasi NPWP melalui situs web DJP Online, aplikasi mobile DJP, atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat. Wajib pajak perlu menyiapkan dokumen yang diperlukan, seperti kartu identitas, NPWP asli, dan dokumen pendukung lainnya sesuai jenis wajib pajak.
Tip 3: Simpan Bukti Status
Setelah melakukan validasi NPWP, wajib pajak akan memperoleh Surat Keterangan Status NPWP NE Valid yang diterbitkan oleh DJP. Surat keterangan ini menjadi bukti bahwa NPWP wajib pajak telah tervalidasi dan memenuhi persyaratan. Wajib pajak perlu menyimpan bukti status ini dengan baik untuk keperluan transaksi perpajakan.
Tip 4: Lakukan Kewajiban Validasi
Wajib pajak yang telah memiliki NPWP diwajibkan untuk melakukan validasi NPWP untuk mendapatkan Status NPWP NE Valid. Validasi NPWP bertujuan untuk memastikan bahwa data wajib pajak yang tercatat di DJP benar dan sesuai dengan kondisi terkini. Dengan melakukan validasi NPWP, wajib pajak dapat terhindar dari sanksi perpajakan.
Tip 5: Hindari Konsekuensi Negatif
Jika wajib pajak tidak melakukan validasi NPWP, NPWP akan berstatus Tidak Valid dan tidak dapat digunakan untuk transaksi perpajakan. Hal ini dapat menimbulkan konsekuensi negatif, seperti kesulitan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, tidak dapat mengakses layanan perpajakan online, dan dikenakan sanksi perpajakan.
Dengan memahami dan menerapkan tips ini, wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan terhindar dari sanksi perpajakan. Status NPWP NE Valid memberikan berbagai manfaat dan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Kesimpulan "Status NPWP NE Valid Artinya"
Status NPWP NE Valid merupakan status penting bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan melakukan validasi NPWP, wajib pajak dapat memperoleh berbagai manfaat, seperti kemudahan dalam bertransaksi perpajakan, mengakses layanan perpajakan online, dan mendapatkan fasilitas perpajakan. Validasi NPWP juga menjadi kewajiban bagi wajib pajak untuk memastikan data perpajakannya benar dan sesuai dengan kondisi terkini.
Dengan memahami pentingnya Status NPWP NE Valid, wajib pajak diharapkan dapat melakukan validasi NPWP secara berkala dan memanfaatkan berbagai manfaat yang diberikan. Hal ini akan berdampak positif pada kelancaran pelaksanaan kewajiban perpajakan, peningkatan kepatuhan perpajakan, dan terciptanya sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien. Kesadaran dan peran aktif wajib pajak dalam mengelola NPWP-nya merupakan kunci dalam mewujudkan sistem perpajakan yang sehat dan berkontribusi pada pembangunan negara.